Notaris & PPAT untuk Legalitas Usaha RuangOffice.com

Notaris = pejabat umum berwenang membuat akta otentik; Akta Notaris, Minuta, Salinan, Kutipan, Grosse, Protokol.

WNI, usia ≥27, S1 Hukum + S2 Kenotariatan, magang 24 bulan, tidak rangkap jabatan terlarang.

Akta autentik, kepastian tanggal, salinan/grosse, legalisasi, waarmerking, legalisir, penyuluhan, pertanahan, risalah lelang.

Amanah & tidak berpihak, minuta/protokol, sidik jari, kerahasiaan, penjilidan, daftar wasiat, stempel, terima magang.

Calon magang wajib amanah/tidak berpihak dan merahasiakan akta serta keterangan terkait.

Larangan wilayah, cuti tanpa izin, rangkap jabatan, PPAT/lelang di luar kedudukan, Notaris Pengganti, pekerjaan merendahkan martabat.

Notaris hanya satu kantor di tempat kedudukan; kedudukan PPAT mengikuti kedudukan Notaris.

Dalam 60 hari setelah sumpah: jalankan jabatan nyata, kirim BA sumpah, alamat kantor, tanda tangan, cap merah.

Magang kantor minimal 24 bulan berturut-turut setelah lulus kenotariatan + terdaftar ALB INI.

Peserta: S1+MKn/SpN, ALB, rekomendasi PD, buku laporan. Penerima: aktif ≥5 tahun, ±100 akta, ditunjuk PW.

Minimal 3 hari/minggu × 4 jam/hari; boleh pindah kantor (≥6 bulan/kantor); SK magang setelah ≥6 bulan + standar lulus.

4 semester Magang Bersama: administrasi & etik → perikatan → perbankan/pertanahan → PT/badan & pewarisan (silabus lengkap Perkum Pasal 9).

Setelah 24 bulan + Magang Bersama lengkap → Sertifikat Magang sebagai syarat Ujian Kode Etik Notaris.

Peringatan tertulis → pemberhentian sementara → dengan hormat → dengan tidak hormat (melalui Majelis Pengawas).

Kumpulan dokumen (minuta, repertorium, klapper, dll.) wajib disimpan dan dipelihara; penyerahan saat cuti/pindah/berakhir jabatan.

Organisasi Notaris berbadan hukum; INI menyelenggarakan pembinaan, kode etik, dan (bersama aturan perkumpulan) magang calon Notaris.

MPD / MPW / MPP berwenang pembinaan, pemeriksaan, dan menjatuhkan/mengusulkan sanksi.

Notaris boleh menjalankan jabatan dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap menjaga kemandirian dan ketidakberpihakan.

Notaris wajib jujur, mandiri, tidak berpihak, menjaga martabat jabatan, dan mematuhi sumpah serta peraturan perkumpulan.

Akta dibuat dalam bahasa Indonesia; dibacakan; ditandatangani penghadap, saksi, dan Notaris pada saat yang sama.

Sebelum menjalankan jabatan, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan pejabat yang berwenang.

Setiap akta memuat kepala, badan, dan penutup; identitas penghadap, isi perbuatan hukum, serta penutup dengan TTD.

Penghadap cakap hukum (≥18 / kawin); saksi ≥18 tahun, dikenal Notaris atau diperkenalkan, mampu menandatangani.

Cuti wajib izin sesuai tingkatan (MPD/MPW/MPP); selama cuti diangkat Notaris Pengganti agar protokol tetap terlayani.

Pengangkatan memperhatikan formasi; wilayah jabatan = seluruh provinsi dari tempat kedudukan kabupaten/kota.

Akta autentik umum = Notaris (Pasal 15). Peralihan hak atas tanah/HM/HGB biasanya lewat PPAT; Notaris tetap berwenang PPJB, kuasa, dan akta lain non-PPAT.

Notaris berhenti/diberhentikan dengan hormat karena meninggal, usia 65 (bisa perpanjang 67), permintaan sendiri, tidak mampu >3 tahun, atau rangkap jabatan terlarang.

Sementara karena pailit/PKPU, di bawah pengampuan, perbuatan tercela, atau pelanggaran kewajiban/larangan — setelah kesempatan membela diri.

Notaris berhak honorarium berdasarkan nilai ekonomis & sosiologis objek akta — UU memberi batas % tertentu (bukan “harga pasar bebas” semata).

Wajib memberi jasa hukum kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang tidak mampu; pelanggaran dapat dikenai sanksi berjenjang.

Notaris tidak boleh membuat akta untuk diri sendiri, suami/istri, atau keluarga sedarah/semenda sampai derajat tertentu — pelanggaran menurunkan kekuatan akta.

Notaris (juga pengganti / pejabat sementara) bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meski protokol sudah dipindahkan.

Untuk peradilan, penyidik/penuntut/hakim perlu persetujuan Majelis Kehormatan Notaris untuk ambil fotokopi minuta atau memanggil Notaris.

Menteri membentuk MKN (7 orang: 3 Notaris, 2 Pemerintah, 2 ahli/akademisi) untuk pembinaan terkait Pasal 66.

Penilaian tiap semester oleh Notaris penerima + Pengurus Wilayah; kelulusan → Surat Keterangan Magang & Sertifikat Magang 4 semester.

Pelanggaran Perkum dapat cabut status Notaris penerima, cabut kewenangan Magang Bersama Pengurus Wilayah, atau masa magang peserta tidak diakui.